Direktur
Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Komisaris Besar Krishna Murti menyatakan
normalisasi kawasan lokalisasi hiburan malam Kalijodo, Jakarta Utara, adalah
hal yang mudah. Namun, keberadaan masyarakat yang tinggal di kawasan tersebut
harus benar-benar diperhatikan.
"Kalijodo
itu tidak ada masalah. Itu dihantam tidak masalah. Tidak ada preman lagi. Kecil
itu," ujar Krishna di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Jumat (12/2).
Krishna mengaku telah mendengar
bahwa Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok berencana meratakan
kawasan tersebut untuk dijadikan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Ia berjanji akan
memberi masukan kepada Ahok jika benar akan mengeksekusi kawasan tersebut.
Namun, ia meminta Ahok mempertimbangkan dampak yang akan timbul setelahnya eksekusi tersebut dilakukan. Pasalnya, beragam masyarakat dari lain suku dan kepentingan tinggal di kawasan Kalijodo.
"Semua itu harus dipertimbangkan, ada implikasi apa, ada manusia yang tinggal di atas tanah itu, ada manusia yang tinggal sementara karena mencari pekerjaan, ada yang tinggal menahun. Nah itu implikasi sosial itu yang kemudian harus dipertimbangkan. Kalau yang gusurnya mah tidak ada masalah," ujar Krishna.
Namun, ia meminta Ahok mempertimbangkan dampak yang akan timbul setelahnya eksekusi tersebut dilakukan. Pasalnya, beragam masyarakat dari lain suku dan kepentingan tinggal di kawasan Kalijodo.
"Semua itu harus dipertimbangkan, ada implikasi apa, ada manusia yang tinggal di atas tanah itu, ada manusia yang tinggal sementara karena mencari pekerjaan, ada yang tinggal menahun. Nah itu implikasi sosial itu yang kemudian harus dipertimbangkan. Kalau yang gusurnya mah tidak ada masalah," ujar Krishna.
Pernyataan Krishna terlontar
lantaran dirinya mengaku pernah menjadi orang nomor satu selama tiga setengah tahun
di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara, tempat Kalijodo berada. Krishna
mengklaim, saat dirinya menjadi Kepala Kepolisian Sektor Penjaringan, ia dan
mantan Gubernur DKI Sutiyoso berhasil meratakan kawasan tersebut.
Krishna menuturkan, sebanyak dua
ribu preman yang mengamankan wilayah tersebut berhasil diberantas. Menurut
Krishna, Kalijodo merupakan sebuah arena perjudian dan tempat memuaskan birahi
bagi kalangan kelas bawah. Kala itu, Krishna melihat di Kalijodo terdapat
banyak berjejer kafe ilegal yang menyediakan minuman keras. Dari minuman keras
tersebut, Krishna menduga timbulah masalah-masalah sosial yang berdampak buruk
bagi pihak lain.
"Meski perjudian habis, bahwa kemudian masih ada sisa-sisa pemukiman di sana. Harus dipedomani ada pemukiman penduduk di atas tanah negara, ada dibangun bangunan kafe-kafe yang ilegal, di sana ada mucikari mungkin, ada orang yang datang minum-minum kelas bawah dan kemudian menimbulkan implikasi indikasi sosial," ujarnya.
"Meski perjudian habis, bahwa kemudian masih ada sisa-sisa pemukiman di sana. Harus dipedomani ada pemukiman penduduk di atas tanah negara, ada dibangun bangunan kafe-kafe yang ilegal, di sana ada mucikari mungkin, ada orang yang datang minum-minum kelas bawah dan kemudian menimbulkan implikasi indikasi sosial," ujarnya.
Koordinasi Gusur Kalijodo
Kepala Bidang Hubungan Masyarakat
Polda Metro Jaya Komisaris Besar Mohammad Iqbal mengaku saat ini Kepolisian
akan melakukan koodinasi dengan berbagai instansi terkait dengan
rencana penggusuran
lokalisasi Kalijodo.
"Saat ini sedang persiapan koordinasi dulu. Senin (15/2), kita akan rapatkan koordinasi dengan semua pihak," ujar Iqbal.
"Saat ini sedang persiapan koordinasi dulu. Senin (15/2), kita akan rapatkan koordinasi dengan semua pihak," ujar Iqbal.
Iqbal
menjelaskan, dalam proses penggusuran tersebut Polda Metro Jaya berperan
sebagai pemimpin. Namun, dalam penindakannya, Polda Metro Jaya akan dibantu
oleh Komando Daerah Mliter Jakarta Raya.
"Nanti setelah itu ada tahap-tahapnya. Prinsipnya Polda dan Kodam selalu mem-backup program pemerintah. Karena program pemerintah tentunya untuk pembangunan," ujarnya.
Namun, Iqbal mengatakan, sebelum melakukan eksekusi, sosialisasi akan dilakukan di kawasan tersebut. Tindakan tegas pun akan dilakukan jika ada pihak-pihak yang melakukan tindak pidana.
"Kita kan punya teknis, teknis tadi ada tahapan-tahapan. Tentunya sosialisasi tentu tidak usah dibuka di sini. Pada prinsipnya negara tidak boleh kalah oleh siapapun apalagi oleh orang-orang yang seharusnya tidak di situ," ujar Krishna.
"Nanti setelah itu ada tahap-tahapnya. Prinsipnya Polda dan Kodam selalu mem-backup program pemerintah. Karena program pemerintah tentunya untuk pembangunan," ujarnya.
Namun, Iqbal mengatakan, sebelum melakukan eksekusi, sosialisasi akan dilakukan di kawasan tersebut. Tindakan tegas pun akan dilakukan jika ada pihak-pihak yang melakukan tindak pidana.
"Kita kan punya teknis, teknis tadi ada tahapan-tahapan. Tentunya sosialisasi tentu tidak usah dibuka di sini. Pada prinsipnya negara tidak boleh kalah oleh siapapun apalagi oleh orang-orang yang seharusnya tidak di situ," ujar Krishna.
Nama Kalijodo kembali mencuat
setelah di dekat kawasan tersebut terjadi kecelakaan yang melibatkan satu mobil
tipe SUV dan sebuah motor yang dikendarai oleh sepasang suami istri. Empat
orang termasuk sepasang suami istri menjadi korban tewas akibat kecelakaan
tersebut. Pengendara mobil SUV, Riky Agung Prasetyo mengatakan sebelum kejadian
kecelakaan tersebut dia bersama delapan orang rekannya yang berada di dalam mobil
baru saja berkunjung ke kawasan hiburan Kalijodo. (pit)
Referensi
Tidak ada komentar:
Posting Komentar